gerwani korban pemerkosaan

 Gerwani: Pelaku atau Korban Perkosaan Bermotif Propaganda Politik?

Tulisan ini diadaptasi dan telah mengalami perubahan secukupnya dari Makalah saya pada matakuliah Perempuan dan Keadilan TA 2013 di Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia.

sumber gambar disini

Gerwani merupakan satu-satunya organisasi yang pada era Presiden Soekarno cukup keras menyuarakan hak-hak perempuan dan anak. Salah satu tujuan utama yang ingin diraih oleh organisasi ini adalah hak pendidikan dan politik yang sama bagi kaum perempuan, bukan hanya dijadikan babu di dapur dan tempat tidur. Namun di era yang masih mengusung tinggi patriarkhi tersebut, suara-suara mereka dianggap meresahkan bahkan mengancam 'kegagahan' laki-laki, hingga akhirnya organisasi ini ditumpas habis oleh pemerintah di Era Orde Baru. 

Bukan hanya dihilangkan, namun Gerwani juga difitnah menjadi bagian dari PKI dan melancarkan serangan seksual pada Para Jenderal dalam peristiwa G30S/PKI. Mereka ditangkap, dibunuh, dihilangkan, dan yang paling mengerikan--diperkosa serta dirusak alat kelaminnya. Kini, tabir kebenaran atas peristiwa yang sesungguhnya terjadi mulai tersingkap. Berbagai penelitian, baik yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri maupun peneliti internasional, menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh Orde Baru atas perempuan-perempuan yang sempat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan bangsa ini.

APA ITU GERWANI?

Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) pada awalnya dibentuk pada tahun 1950 dengan nama Gerwis (Gerakan Wanita Istri Sedar). Pembentukan Gerwis berawal dari penyatuan enam organisasi pada Kongres yang diadakan pada 4 Juni 1950, yakni Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan (Sari, 2007: 23). Gerakan yang awalnya memiliki 500 anggota yang rata-rata berpendidikan tinggi ini memiliki kesadaran politik tinggi, dengan sebagian besar anggotanya ikut bergerilya melawan Belanda. Mereka masih muda dan menginginkan organisasi yang dapat menampung energi dan talentanya. Mereka memiliki kesamaan pengalaman terhadap dominasi laki-laki, yang mereka sebut sebagai struktur masyarakat feodal. Mereka ingin turut serta membangun Indonesia modern dengan partisipasi penuh dari perempuan. Gerwis dengan tegas menolak proses domestifikasi dan menuntut hak bahwa perempuan harus menjadi aktor politik (Wieringa 2000: 446). 

4 tahun kemudian, disaat anggota Gerwis mencapai 80.000, terdapat upaya untuk menarik kaum perempuan dari kalangan masa dan mengubah nama organisasi menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Gerwani juga berkonsolidasi dengan organisasi massa lainnya di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI), misalnya SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) sebagai organisasi buruh, BTI sebagai organisasi petani, dan PR (Pemuda Rakjat) sebagai organisasi pemuda. Dari fakta inilah kemudian terlihat bahwa adanya kedekatan antara Gerwani dengan organisasi PKI. Bahkan secara organisasional, Gerwani memang merupakan organisasi yang menjadi bagian dalam partai tersebut, karena umumnya pendiri Gerwis terdahulu juga merupakan anggota PKI (Kaprisma, 2010).

Gerakan Gerwani dijaman itu, sudah mencerminkan semangat revolusi yang bertujuan mencapai kesamaan hak untuk perempuan. Melalui pendidikan ketrampilan, pemberantasan buta hurup dan pembentukan Taman Kanak-Kanak di desa-desa. Pada tahun 1965, Gerwani menyatakan jumlah keanggotaannya lebih dari 1,7 juta perempuan dan aktif terlibat dalam implementasi kebijakan reformasi agrarian, bekerjasama dengan organisasi petani lainnya.Gerwani juga aktif dalam upaya menggalang sukarelawati sekitar kampanye pemerintah untuk pembebasan Irian Barat ( sekarang Papua ) dan kampanye melawan Malaysia pada waktu itu (Aggreni, 2012).

Gerwani giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani bekerjasama dengan BTI (Barisan Tani Indonesia). Gerwani juga membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI dan menuntut agar hak atas tanah dapat diberikan kepada kaum perempuan  (Kaprisma, 2010). Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, dan kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah tersebut. Badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan menghadapi masalah perkawinan turut dibuka. Kursus-kursus kader diselenggarakan pada berbagai tingkat organisasi dan hal penting yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia (Wieringa 1998: 20). Selain itu, Gerwani juga aktif dalam pemberantasan buta huruf dan pendidikan politik bagi kaum perempuan, yang merupakan agenda besar bagi organisasi ini.

Namun, perjuangan mulia tersebut terhenti oleh politik stigmatisasi yang memposisikan Gerwani sebagai “musuh” negara. Pembunuhan, penahanan, dan “penandaan” kepada sebagian besar anggota Gerwani adalah praktik stigmatisasi yang dilancarkan secara sistematis oleh rezim Orde Baru. Stigmatisasi tersebut berimplikasi kepada peng-eksklusi-an terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan pemerintahan dan masyarakat. “PKI-isasi” secara sistematis digunakan Orde Baru untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang membangkang secara moral dan politik. Masif dan luasnya teror berdarah tersebut menjadi catatan sejarah kelam perjuangan Gerwani  (Kaprisma, 2010).

sumber gambar disini

KEJAHATAN NEGARA ATAS ANGGOTA GERWANI

Pada masa peristiwa 1965, anggota Gerwani dan perempuan lainnya yang dianggap berafiliasi dengan PKI, menjadi sasaran kejahatan sistematis, antara lain : pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan kekerasan seksual. Meskipun ada laporan otopsi resmi yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian para perwira ( peristiwa Lubang Buaya ) adalah tembakan peluru, pemukulan benda tumpul dan bahwa jenazah dalam keadaan utuh, namun beberapa media masa saat itu menyebarkan laporan palsu mengenai kondisi jenazah, dinyatakan mata dalam keadaan tercongkel, dan kemaluan dipotong.Laporan-laporan yang tidak terverivikasi menceritakan tentang penyiksaan seksual dan pengebirian yang dilakukan oleh anggota Gerwani. (Aggreni, 2012).

Gencarnya propaganda Soeharto membuat masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) murka luar biasa. Pemerintahan Soeharto menyebut mereka adalah penyiksa para jenderal dan pelaku seks bebas. Mereka kemudian melakukan aksi balasan bagi para anggota PKI dan organisasi underbouwnya, termasuk Gerwani. Ratusan ribu anggota PKI dibantai dengan kejam. Begitu pula dengan anggota Gerwani, yang diperkosa dan terus mengalami kekerasan seksual. Tentara dan masyarakat merasa apa yang mereka lakukan sah untuk membalas dendam karena menganggap PKI dan Gerwani juga memperkosa jenderal-jenderal. Untuk mengabadikan ‘kejahatan’ Gerwani ini, Soeharto bahkan membuat relief di Monumen Lubang Buaya. Gambar wanita-wanita yang menari dengan berkalung bunga. Karena itu tarian ini dinamakan tarian Harum Bunga. Kemudian  terbit juga berita di Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha kalau anggota Gerwani dan PKI yang cantik-cantik sengaja melacur untuk membiayai partai. Makin hancurlah citra Gerwani di mata masyarakat (Fadillah, 2012).

APA SAJA BENTUK KEKERASAN TERHADAP GERWANI?

Gencarnya propaganda yang diberlakukan oleh pemerintah kala itu, bukan berarti fakta-fakta yang ada atas penderitaan anggota Gerwani hilang begitu saja. Berbagai penelitian yang diadakan oleh bangsa kita sendiri maupun peneliti internasional, telah menemukan bahwa:

·    Komnas Perempuan menemukan bukti-bukti  bahwa penyiksaan seksual terjadi diberbagai tempat penahanan dibanyak tempat. Korban perempuan dihina dengan kata-kata yang melecehkan, dituduh terlibat dalam tarian seksual   sambil menyiksa para jendral (Aggreni, 2012).

·    Dari 122 kesaksian yang diterima dan dipelajari, Komnas Perempuan  dapat menyimpulkan adanya indikasi kuat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dialami perempuan berkaitan dengan peristiwa 1965 telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan Internasional yang sangat serius ,dimana perbuatan tertentu (pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dll) terjadi dalam kontek penyerangan secara luas atau sistematis terhadap masyarakat sipil. Pada intinya, kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi pada saat Negara mengerahkan kekuatan untuk menyerang warga negaranya sendiri (Aggreni, 2012).

·   Dari 122 kesaksian yang dipelajari Komnas Perempuan telah tergambar peristiwa pembunuhan, kekerasan dan penahanan massal yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan Timur, dan Pulau Buru yang menjatuhkan setidaknya ratusan ribu korban. Data-data yang dipelajari memberi indikasi kuat bahwa telah terjadi serangan yang meluas dan sistimatik, artinya terjadi secara berulang dengan pola yang terulang diberbagai lokasi, terhadap perempuan yang dituduh mempunyai hubungan dengan  Gerwani, PKI dan organisasi lainnya. Misalnya. korban dari wilayah yang berbeda melaporkan metode kekerasan  dalam bentuk penelanjangan dengan alasan mencari cap palu arit. Perkosaan dalam tahanan dan serangan terhadap alat-alat reproduksi perempuan dalam proses interogasi (Aggreni, 2012).

·         Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) daam Sihaloho dan Damayanti, mengamini korban perempuan 30 September 1965 mengalami kekerasan seksual. Mereka diminta oral seks, diperkosa secara ramai-ramai, dan alat kemaluannya disetrum. Bahkan, vagina korban dimasukkan tongkat (Sihaloho & Damayanti).

·         Yoseph Tugio Taher dalam Sihaloho dan Damayanti menyebutkan sebagian besar korban dibunuh setelah diperkosa. Yoseph mencontohkan pemerkosaan terhadap Menah. Anggota Gerwani itu meninggal sesudah diperkosa di Penimbangan Getah, Asahan, Sumatera Utara. Bahkan, jasadnya ditemukan dalam keadaan bugil (Sihaloho & Damayanti).

·         Ribuan anggota Gerwani lalu diperkosa dan dibunuh. Para eksekutor belum puas jika tidak merusak kemaluan anggota Gerwani. Kadang mereka dimutilasi dan potongan tubuhnya sengaja dipamerkan (Fadillah, 2012).

·         Cerita-cerita ini kemudian menjadi peristiwa kekerasan   kepada perempuan gerwani yang ditangkap, ditahan, disiksa secara seksual, ditelanjangi dengan alasan mencari tato yang akan menunjukkan keanggotaan dalam organisasi (Aggreni, 2012).

·         Sri (71 tahun), mantan wartawan Ekonomi Nasional mengalami penyiksaan di Gang Buntu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suaminya merupakan Ketua Pemuda Rakjat, organisasi underbow PKI. Sri dituduh mendirikan Gerwani Jakarta. Disana, giginya diestrum hingga copot. Ia juga mengalami kekerasan psikologis dengan menyaksikan pembunuhan dan dipaksa melihat mayat-mayat PKI oleh Militer (Sihaloho & Damayanti).

·         Lestari (82 tahun), mantan Pengurus Gerwani dibuang (diasingkan) ke Plantungan, Kendal, Jawa Tengah. Lestari menuturkan, tahanan dan narapidana politik perempuan mengalami kekerasan seksual, bahkan diperkosa bergiliran.

·         Lestari juga menuturkan bahwa rekannya, Puji Aswati, Ketua Gerwani Kota Praja Cabang Surabaya, sengaja diberikan pada hansip untuk diperkosa. Puji diperkosa tujuh orang sekaligus (Fadillah, 2012).

·         Yanti, salah satu tahanan politik mengaku disiksa dan diperkosa agar mau mengaku telah menari Harum Bunga dan bermain seks bersama para jenderal dan anggota PKI di Lubang Buaya. Padahal, dia sama sekali tidak melakukan hal itu (Fadillah, 2012).

sumber gambar disini

MENGAPA INI TERJADI?

·         Saskia Wieringa, Peneliti asal Belanda yang menulis mengenai Gerwani dari perspektif Feminis,mempergunakan konsep gender sebagai konsep analitis. Hasil Penelitiannya dibukukan sebagai karya Disertasi Doktor yang diajukan pada Institute of social Studies (ISS) Den Haag. Dalam perspektif penelitian Wieringa, Gerwani ditempatkan sebagai “korban” peristiwa politik Oktober 1965. Dia mencoba mengurai anggapan para pejabat penguasa, bahwa Gerwani adalah gerakan perempuan progresif yang tidak bermoral/ pelacur bejat moral. Temuan Saskia ternyata Gerwani merupakan organisasi massa perempuan yang suaranya sangat keras dalam membela hak-hak perempuan dan anak-anak sesuai dengan keadaan jamannya. Gerwani yang sebelumnya bernama Gerwis, pada tahun 1954 menempatkan organisasinya dalam barisan pelopor, yang menggalang massa perempuan seluas-luasnya  sebagai wadah pendidikan massa dan juga berjuang melalui parlemen.Perjuangan di Parlemen adalah memasukkan agenda perempuan dalam rancangan Undang-Undang seperti UU Perkawinan dan UU Ke Imigrasian. Bagi Gerwani, musuh idiologisnya adalah berbagai pandangan yang menjadi penyebab berlangsungnya diskriminasi terhadap perempuan yang bersumber pada feodalisme, imprealisme dan kolonialisme. Pada strategi perjuangan massa di medan feminism dan daerah,Gerwani melakukan kegiatan mulai dari pemberantasan buta hurup, memberi kursus-kursus ABC, penanggulangan bencana alam, mengurus anggota yang menjadi korban kekerasan dan poligami, sampai mengurus taman kanak-kanak. Gerwani juga menggalang front persatuan diantara organisasi-organisasi perempuan,misalnya dalam kongres Wanita Indonesia/ KOWANI. Gerwani mengajak organisasi perempuan untuk bekerjasama memperjuangkan RUU Perkawinan. Pada masa pemerintahan Soekarno, Gerwani adalah satu-satunya organisasi perempuan yang merambah kepentas politik Nasional, sementara organisasi perempuan lainnya lebih menekuni kerja social saja. Kerja-kerja politik dianggap hanya sebagai milik politisi laki-laki, dan kaum perempuan digiring ke medan kerja sosial yang didifinisikan sebagai tempatnya kaum perempuan. Profil perempuan Gerwani yang bersuara keras dan militant sangat mengancam” kegagahan” laki-laki yang dalam masyarakat Indonesia ditempatkan sebagai penjaga gawang nilai-nilai normative (Aggreni, 2012).

·         Weber melihat bahwa negara memiliki legitimasi untuk memperluas bahwa suatu aksi yang dilakukan oleh negara adalah berdasarkan peraturan dan hal tersebut demi kepentingan negara dan masyarakatnya, kemudian peraturan-peraturan tersebut dilihat menjadi suatu pembenaran  (Jaggar & Rothenberg, 1993). Inilah yang terjadi pada kasus Gerwani, bahwa negara dapat melakukan kekerasan kepada Gerwani karena negara memiliki legitimasi bahwa kekerasan tersebut dilakukan demi kepentingan negara.

·         Sedangkan Gramsci (1971) melihat bahwa negara memiliki legitimasi melalui proses hegemoni. Hegemoni ini adalah suatu proses dimana terdapat kepercayaan-kepercayaan yang mendukung status quo tertanam dalam suatu populasi besar dimana mereka terlihat sebagai bagian dari pembentukan konsensus dan common sense  (Jaggar & Rothenberg, 1993). Common sense yang ditanamkan negara kepada masyarakat inilah yang kemudian melanggengkan kekerasan pada Gerwani.

·         Kekerasan terhadap Gerwani juga diakibatkan oleh posisi subordinasi perempuan dibandingkan laki-laki. Stereotype yang masih melekat pada penguasa Orde Baru bahwa perempuan seharusnya tidak ‘mengancam posisi laki-laki’ membuat anggota Gerwani menjadi musuh Negara. Padahal, menurut penelitian Robinson, Gerwani memiliki peranan yang sangat penting dalam pergerakan perempuan di Indonesia, terutama karena mereka turun langsung ke desa-desa tertinggal dan membagi kemampuan yang mereka miliki pada sesama anggotanya di dalam organisasi. (Robinson, 1996)

·         Dalam kasus ini, bila dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Weber, tindak kekerasan yang dilakukan pada Gerwani adalah suatu kejahatan negara. Hal ini bisa dilihat dari pemaparan contoh-contoh kasus, diketahui bahwa para anggota Gerwani menjadi tahanan politik dan dengan pemaksaan dijebloskan ke penjara yang kemudian di dalam penjara tersebut, mereka mendapatkan pula kekerasan. Negara sebagai pihak yang memiliki kekuasaan paling tinggi di era orde baru, mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut dengan menggunakan justifikasi perlindungan dari undang-undang. Di samping itu, pada era orde baru, pemerintahan Soeharto menganut sistem militan sehingga penangkapan dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Mereka yang melakukan peyiksaan baik fisik maupun psikis pada anggota Gerwani yang telah ditangkap adalah para aparat negara sehingga secara langsung kejahatan kemanusiaan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan oleh negara. Kemudian, bila merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Gramsci bahwa hal ini bisa dilegitimasi oleh negara sebagai suatu wujud mempertahankan negara dari serangan-serangan. Dari kasus diatas, jelas terlihat bahwa Gerwani mengalami diskriminasi langsung dan tidak langsung. Adapun diskriminasi tidak langsung yang dialami oleh Gerwani adalah terdapatnya undang-undang atau kebijakan yang memutar balikkan sejarah, memojokkan posisi mereka, dan memperlakukan mereka sebagai kriminal. Undang-undang dan kebijakan ini dipandang ‘baik’ oleh masyarakat pada saat itu karena propaganda yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa mengenai ‘peranan’ PKI dalam kasus G 30S PKI.

·         Sekalipun pergerakan perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun pergerakan perempuan kesulitan mencapai tujuannya secara maksimal karena peranan Negara yang menghalangi terciptanya situasi yang memihak pada perempuan  (Brenner, 2006).

·         Penangkapan, penyiksaan, berbagai bentuk kekerasan, hingga penerapan stigma pada anggota Gerwani tidak lebih dari upaya menjijikan untuk meraih posisi politik yang kuat dari Presiden Soeharto dan sekutunya saat itu. Pembunuhan 1965 merupakan tindakan massif dari pembunuhan politik yang dilakukan oleh Soeharto dan sekutunya yaitu ABRI untuk menumbangkan musuh mereka, PKI. Soeharto menghalalkan tindakannya dengan alasan bahwa dalam peristiwa G30S, PKI telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap para Jenderal. (Cribb, 2002)

YANG HARUS KITA PERBUAT

1.      Bertanggungjawabnya Negara bersama segenap elemen bangsa untuk bersungguh-sungguh mengambil langkah konkrit untuk membebaskan diri dari belenggu stigma tentang Gerwani dan seluruh stigma lain yang terkait peristiwa 1965.

2.      Sangat diharapkan semua pihak yang berpengaruh dalam pembuatan opini public termasuk lembaga agama agar melibatkan diri dalam :

3.      Upaya rekonsiliasi ditingkat basis antara korban dan komunitasnya

4.      Upaya pengungkapan kebenaran dilingkungannya masing-masing   terkait peran masyarakat dalam peristiwa 1965

5.      Memperkuat komitmen pada prinsip-prinsip anti kekerasan  dan memutus mata rantai kebencian di masyarakat

6.      Segenap penyelenggara Negara dan elemen bangsa memberi dukungan dan menciptakan rasa aman bagi upaya masyarakat dalam melakukan rekonsiliasi.serta tidak hanya sekedar mengucapkan janji simbolis bahwa kejahatan berbasis gender tidak  boleh terulang lagi.

7.      Masyarakat Internasional dapat mengambil segala langkah dan  tindakan untuk memastikan dan mendukung pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya untuk mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, mencegah keberulangan pelanggaran HAM dan menjamin hak-hak perempuan korban, termasuk pemberian reparasi.